BANDA ACEH – Kepala Divisi Kebijakan Publik GeRAK Aceh, Isra Safril mengharapkan kepada pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota untuk bisa menerapkan azas transparansi dan akuntabel bila nantinya di Aceh jadi dibuka formasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
"Transparansi dan akuntabilitas ini penting sehingga tidak ada unsur menyimpang dari penerimaan PNS,” katanya, Jumat (29/6).
Hal tersebut, kata dia, merupakan hal mutlak yang harus diterapkan oleh pemerintah agar kinerja aparatur pemerintah menjadi lebih baik, karena jika nantinya penerimaan PNS melalui tahapan yang dari awal sudah tidak bersih dan ada unsur yang tidak transparan. Sudah pasti nantinya kinerja dari PNS tidak maksimal dan menjadi lebih baik.
Untuk itulah, jika penerimaan PNS baik untuk formasi tertentu maupun pengangkatan tenaga honorer dilakukan nantinya, Pihaknya selaku bahagian dari masyarakat Aceh tentu mengharapkan pejabat pemerintahan menerapkan sistem yang transparan dan akuntabel.
Disamping itu, dalam melakukan rekrutmen pegawai, tentunya harus sesuai dengan realitas kebutuhan yang ada dan tidak malah membuat anggaran pemerintah membengkak secara drastis.”Perekrutan harus sesuai analisis kebutuhan, sesuai dengan jenis pekerjaan dan beban kerjanya,”imbuhnya. (Slm/sam/jpnn)
"Transparansi dan akuntabilitas ini penting sehingga tidak ada unsur menyimpang dari penerimaan PNS,” katanya, Jumat (29/6).
Hal tersebut, kata dia, merupakan hal mutlak yang harus diterapkan oleh pemerintah agar kinerja aparatur pemerintah menjadi lebih baik, karena jika nantinya penerimaan PNS melalui tahapan yang dari awal sudah tidak bersih dan ada unsur yang tidak transparan. Sudah pasti nantinya kinerja dari PNS tidak maksimal dan menjadi lebih baik.
Untuk itulah, jika penerimaan PNS baik untuk formasi tertentu maupun pengangkatan tenaga honorer dilakukan nantinya, Pihaknya selaku bahagian dari masyarakat Aceh tentu mengharapkan pejabat pemerintahan menerapkan sistem yang transparan dan akuntabel.
Disamping itu, dalam melakukan rekrutmen pegawai, tentunya harus sesuai dengan realitas kebutuhan yang ada dan tidak malah membuat anggaran pemerintah membengkak secara drastis.”Perekrutan harus sesuai analisis kebutuhan, sesuai dengan jenis pekerjaan dan beban kerjanya,”imbuhnya. (Slm/sam/jpnn)
No comments:
Post a Comment