TRIBUNNEWS.COM, SAMARINDA - Anggota DPRD Smarinda menilai bahwa lambatnya pencairan insentif guru di Samarinda diakibatkan masih adanya paradigma "Kalau Bisa Dipersulit Kenapa Masih Dipermudah" di Pemerintah Kota Samarinda terutama untuk urusan administrasi. Demikian dikatakan Nursobah, anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Rabu (27/6/2012).
"Saat ini DPRD mulai mengerti ada apa dengan sistem administrasi keuangan dan pendataan di pemkot Samarinda khususnya Dinas Pendidikan (Disdik). Masih ada paradigma lama bahwa jika bisa dipersulit kenapa harus dipermudah. Khususnya dlm administrasi," kata Nursobah.
Adminitrasi pemerintahan yang terkesan mengakibatkan Kota Samarinda bertahun-tahun dianggap lemah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Dulu masalah keuangan sekarang masalah data guru. Masalah yang paling krusial adalah masalah pendataan yang entah apa data yang dianggap masalah itu," katanya.
Oleh karena itu menurutnya, DPRD mendorong perguruan tinggi komputer seperti Sekolah Tinggi. Manajemen Ilmu Komputer (STMIK), Universitas Mulawarman, Politeknik Negeri, untuk ikutserta dalam membantu carut marutnya administrasi data di Pemkot.
"Samarinda belum terpilih sebagai daerah dengan ICT (Information, Communication and Technology) yang baik dipemerintahan. Ada kegalauan sebagian pihak jika teknologi elektronik government dilakukan, maka akan mematikan banyak potensi. Ini bisa jadi salah satu sebab kemunduran dan kelambatan administrasi di kota Samarinda," katanya.
"Saat ini DPRD mulai mengerti ada apa dengan sistem administrasi keuangan dan pendataan di pemkot Samarinda khususnya Dinas Pendidikan (Disdik). Masih ada paradigma lama bahwa jika bisa dipersulit kenapa harus dipermudah. Khususnya dlm administrasi," kata Nursobah.
Adminitrasi pemerintahan yang terkesan mengakibatkan Kota Samarinda bertahun-tahun dianggap lemah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Dulu masalah keuangan sekarang masalah data guru. Masalah yang paling krusial adalah masalah pendataan yang entah apa data yang dianggap masalah itu," katanya.
Oleh karena itu menurutnya, DPRD mendorong perguruan tinggi komputer seperti Sekolah Tinggi. Manajemen Ilmu Komputer (STMIK), Universitas Mulawarman, Politeknik Negeri, untuk ikutserta dalam membantu carut marutnya administrasi data di Pemkot.
"Samarinda belum terpilih sebagai daerah dengan ICT (Information, Communication and Technology) yang baik dipemerintahan. Ada kegalauan sebagian pihak jika teknologi elektronik government dilakukan, maka akan mematikan banyak potensi. Ini bisa jadi salah satu sebab kemunduran dan kelambatan administrasi di kota Samarinda," katanya.
No comments:
Post a Comment