Selasa, 31 Juli 2012

Uji Kompetensi Guru Kurang Persiapan


Dok istimewa
Dok istimewa

JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengakui Uji Kompetensi Guru (UKG) kurang persiapan sehingga guru menjadi korban kegagalan program pemerintah.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidik (Kepala BPSDMP dan PMP) Kemendikbud Syawal Gultom mengatakan, kegagalan tidak hanya terjadi pada hari pertama namun pada hari kedua (31 Juli) juga masih banyak kegagalan karena koneksi ke server masih terhambat.

Dia menjelaskan, kegagalan ini terjadi karena operator di Tempat Uji Kompetensi (TUK) gagal melakukan instalasi program. Dia sangat menyayangkan hal ini karena para operator dilapangan sudah menjalani pelatihan. Berdasarkan laporan UKG pada hari kedua juga gagal di Sulawesi Selatan, Papua, Jawa Barat dan Jawa Tengah.


Syawal menyatakan, kegagalan yang terjadi juga akibat banyak data yang diubah. Seharusnya uji kompetensi online ini tertib pendataan namun data peserta, mata pelajaran yang diujikan dan TUK diubah sehingga banyak guru yang menjadi korban. “Begitu nomor peserta dimasukkan, dia akan panggil soal ujian mana yang harus dikerjakan oleh guru yang bersangkutan. Kalau satu saja data berubah diantara data itu maka server pun tidak akan mengenal data dan akan ditolak langsung,” katanya usai Sidang Kabinet Terbatas Bidang Pendidikan di Gedung Kemendikbud, Selasa (31/7/2012).

Kemendikbud pun mengantisipasi kegagalan ini dengan mendesain UKG dua gelombang, yaitu 30 Juli-12 Agustus dan gelombang kedua 2 Oktober-2 November. Dia menegaskan, semua guru yang menjadi korban kegagalan server ini atau yang sakit akan digabungkan di gelombang kedua. Dia mengatakan, mekanisme online tidak akan diganti dengan manual karena berbiaya besar dan lama proses pemeriksaannya.

Oleh karena itu, pemerintah akan memilih sekolah yang mempunyai computer dan sambungan internet dan operator akan dilatih kembali agar terampil dalam menginstalasi jaringan.

Mantan Rektor Universitas Medan (Unimed) ini juga mengakui UKG memang kurang sosialisasi. Namun persiapan di gelombang kedua nanti pihaknya akan mengevaluasi titik mana yang sulit melakukan koneksi. TUK menjadi prioritas perhatian Kemendikbud karena tidak hanya dijadikan untuk UKG namun untuk pendidikan dan pelatihan (Diklat) online guru kedepan.

“Amanat UU No 14 (No 14/2005 tentang Guru dan Dosen) itu uji kompetensi, sertifikasi dan kualifikasinya harus selesai pada 2015. Jika 2,1 juta guru yang PNS Diklatnya tidak secara online maka Diklat tatap muka itu akan mahal dan tidak ada uang yang tersedia,” ujarnya.

Mendikbud Mohammad Nuh mengakui kementerian tidak sempat membuat percobaan atau dummy test. Dia menjelaskan, kementerian belum mengantisipasi jika setiap hari ada 200 ribu guru yang mengakses jaringan secara bersamaan maka akankah server itu sanggup melayani. Oleh karena itu, pada pelaksanaanya nanti pihaknya akan memastikan lagi apakah jaringan itu siap diakses sedemikian besar data secara bersamaan. Dia mengakui, kegagalan ini merupakan pelajaran bagus yang harus dicerna oleh kementerian namun kesalahan ini tidak akan mengagalkan UKG sebagai basis pemetaan.

Dalam pidatonya usai Sidang Kabinet Terbatas kemarin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan, kompetensi itu penting bagi profesi manapun. Pasalnya, jika guru dinyatakan tidak kompeten maka bagaimana kualitas guru itu saat memberikan pengajaran kepada siswanya. Uji kompetensi itu juga menjadi penting sejalan dengan tingkat kesejahteraan guru yang terus dinaikkan oleh pemerintah melalui tunjangan khusus, professi dan gaji.

“Banyak yang kirim SMS ke saya kenapa guru saja yang dipikirkan. Saya katakana semua dipikirkan namun dulu guru kesejahteraanya jauh di bawah standar. Tapi pada prinsipnya semua dipikirkan,” jelasnya.

Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Sulistiyo sangat prihatin dengan kegagalan UKG ini. Dia berpendapat, pemerintah terlalu tergesa-gesa menyelenggarakan uji kompetensi ini dan juga karena kurangnya komunikasi ke guru dan pemerintah daerah. Dia khawatir, kegagalan pelaksanaan uji kompetensi akan mengganggu guru secara psikologis dan bahkan akan kontra produktif dalam memberikan pengajaran di kelas jika kegagalan ini tidak segera diperbaiki.

Anggota DPD RI ini meyatakan, laporan dari para guru yang masuk ke dia pada umumnya guru yang stress karena sulit memperoleh kisi-kisi soal dari internet. "Ini mencoreng nama kementerian. Seperti coba-coba dan nyatanya gagal. Saya kira kementerian terpukul betul karena ini akan berpengaruh pada penilaian presiden," ujarnya.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

PERLU UNTUK DI BUKA