Kamis, 28 Juni 2012

Kemendikbud Susun Database Sekolah Nakal Untuk Antisipasi Pelanggaran di PSB

JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) masih mencium potensi pelanggaran pada masa pendaftaran siswa baru (PSB) tahun ajaran 2012-2013. Untuk itu, insititusi berslogan Tut Wuri Handayani tersebut sedang menyusun database sekolah-sekolah nakal yang nantinya bisa diakses masyarakat.

Proyek itu dikomando oleh jajaran Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbud. "Program ini merupakan instruksi langsung dari pak Menteri (Mohammad Nuh, red)," ujar Irjen Kemendikbud Haryono Umar di Jakarta, Minggu (24/6). Mantan pimpinan KPK itu menambahkan, program tersebut akan dikebut auditor Itjen Kemendikbud bersama dengan tim dari BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan).

Haryono menuturkan, tim pembuat database sekolah nakal ini akan mulai bekerja pekan ini. Dia berharap, tim tersebut bisa menyelesaikan tugasnya setelah masa PSB 2012-2013 selesai sekitar pertengahan bulan depan.

Tim gabungan ini nantinya akan mengunjungi sekolah-sekolah yang ditunjuk secara acak di setiap provinsi. Diperkirakan, di setiap provinsi tim akan terjun ke sepuluh sekolah.

Haryono menambahkan, ada tiga pokok pengawasan yang akan dipelototi tim gabungan itu. Di antara yang paling menonjol adalah proses PSB 2012-2013. "Saya masih banyak mendengar terus terjadi pungutan-pungutan dalam masa penerimaan siswa baru," kata dia.

Haryono menjelaskan kasus seperti ini tidak boleh terus terjadi. Dari pantauan sementara di lapangan, Haryono mengatakan masih menjumpai baliho-baliho atau spanduk yang mencantumkan jutaan anak tidak bisa mendaftar sekolah gara-gara biaya tinggi.

Menurutnya, kasus ini masih terjadi lantaran sosialisasi dari pemerintah ke masyarakat belum optimal. Sayangnya, kata Haryono, masyarakat masih belum banyak yang tahu jika seluruh biaya operasional di SD dan SMP negeri sudah ditanggung pemerintah.

Ketidakpahaman itu yang lantas dimanfaatkan sekolah-sekolah nakal untuk saja menarik aneka biaya yang masuk kategori biaya operasional. "Penarikan biaya operasional kepada siswa jelas-jelas pelanggaran," kata dia.

Dia juga mengatakan, pemerintah sudah menanggung biaya pendidikan siswa dari kalangan miskin. Sehingga otomatis tidak boleh ada kabar jika ada siswa miskin gagal masuk sekolah gara-gara harus menanggung biaya pendidikan.

Selain mengawasi pelaksanaan PSB 2012-2013, Haryono mengatakan pihaknya sekaligus memantau potensi sekolah yang mencurangi guru-guru mereka. Dia mengatakan, salah satu potensi kecurangan adalah sekolah memotong tunjangan-tunjangan guru. "Bentuknya beraneka ragam," tandasnya.

Di antara kecurangan yang paling sering dilaporkan ke Itjen Kemendikbud adalah, pihak sekolah meminta guru menandatangani tanda terima tunjangan untuk 12 bulan, tetapi nominalnya hanya delapan atau semibilan bulan saja.
 
Pantauan berikutnya juga untuk melihat persiapan sekolah menjalankan tahun ajaran 2012-2013. Terutama untuk sekolah-sekolah yang mendapatkan proyek rehab ruang kelas rusak. Hampir sekolah sekolah yang menerima proyek ini ditarget sudah rampung ketika tahun ajaran baru dimulai. Sehingga tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar.

Di saat tim lapangan sedang mempersiapkan instrumen audit untuk dibawa ke daerah, di Jakarta sebagian tim Itjen Kemendikbud lainnya menggarap sarana TI (teknologi informasi). Haryono menjelaskan, melalui media TI nantinya seluruh data sekolah-sekolah nakal akan terangkum dan bisa diakses publik. "Data akan kami suguhkan komplit, sampai koordinat sekolahnya. Kawan-kawan media juga bisa melihat," ucap dia.

Dengan adanya database sekolah nakal ini, diharapkan bisa menimbulkan efek jera bagi sekolah yang kerap bertindak nakal. Dengan bantuan publikasi media masa, masyarakat bisa mendapatkan informasi yang jelas terkait sekolah-sekolah nakal itu. Lambat laun, jika sekolah nakal ini tidak segera berbenah bisa ditinggal masyarakan. (wan/ttg)

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

PERLU UNTUK DI BUKA