Kemendikbud: Kurikulum 2013 bukan Perubahan, tapi Hanya Penataan

Abdul Hady JM

Plt Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Kacung Marijan (Foto: Istimewa)

"Tidak benar kalau bahasa daerah dihilangkan dalam Kurikulum 2013."
SURABAYA, Jaringnews.com - Plt Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Kacung Marijan MA menegaskan bahwa, Kurikulum 2013 bukan perubahan kurikulum. Melainkan hanya penataan kurikulum untuk menyesuaikan dengan kebutuhan zaman yang menuntut sumber daya manusia yang kompeten dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap.


"Yang disebut kompetensi itu bukan hanya akademik, tapi juga non-akademik seperti ketrampilan dan sikap, karena itu standar penilaian (evaluasi) dalam Kurikulum 2013 bukan hanya ujian atau ulangan (out put)," kata Kacung saat menjadi pembicara dalam Forum Tabayyun Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Jatim, di Surabaya, Minggu (6/1) malam.

Dia menjelaskan, standar penilaian bersikap lengkap mulai standar proses hingga "out put" yakni observasi (pengamatan), bertanya, berpikir (nalar), eksperimen, dan menyampaikan (presentasi tertulis atau lisan), hingga ujian, sehingga kompetensi yang dihasilkan juga utuh sedari proses hingga ujian.

"Sebenarnya, standar penilaian yang lengkap dari proses hingga out put itu sudah diajarkan di beberapa sekolah yang maju, karena itu kami masukkan ke dalam Kurikulum 2013 agar sekolah yang maju itu merata mulai dari kota dan sekolah anak-anak kaya hingga sekolah di pelosok dan miskin," tegasnya.

Kacung yang juga Guru Besar Fisip Unair Surabaya ini membantah bahwa kurikulum 2013 menghilangkan bahasa daerah. Namun, menurutnya, mata pelajaran itu akan ada dalam muatan lokal seni budaya dan prakarya.

"Tidak benar kalau bahasa daerah dihilangkan dalam Kurikulum 2013, tapi bahasa daerah akan masuk ke dalam seni budaya, karena bahasa daerah tidak akan ditentukan pemerintah lagi, melainkan tergantung kepada sekolah," katanya.

Seni budaya dan prakarya itu, lanjut Kacung, meliputi bahasa, tradisi, tarian, dan tata nilai.

"Misalnya, Tari Remo itu bisa dilakukan dengan Bahasa Jawa, tapi bisa juga dengan Bahasa Indonesia, tapi hal itu terserah kepada sekolah, karena bahasa daerah di Jatim, misalnya bukan hanya Jawa, tapi Jawa, Madura, dan Osing," jelasnya.

Bahkan, katanya, Bahasa Madura, misalnya, juga bukan hanya di Madura, melainkan juga ada di Probolinggo dan kawasan 'tapal kuda' lainnya, karena itu bahasa daerah itu diserahkan kepada sekolah masing-masing.

"Bahasa juga hanya bagian dari budaya, karena itu tradisi, tarian, dan tata nilai juga perlu diajarkan serta dipraktikkan," urainya.

Selain Kacung, diskusi rutin ISNU Jatim itu juga mengundang Sunan Fanani (Wakil Sekretaris LP Ma'arif NU Jatim) dan Hartoyo (Biro Akademik ISNU Jatim).

Dalam paparannya, Sunan Fanani menyampaikan harapan agar pemerintah memperhatikan pelaksanaan kurikulum yang baru dengan mempertimbangkan tiga tingkatan sekolah, yakni sekolah yang tahu Kurikulum 2013 dan melaksanakan, sekolah yang tahu tapi tidak paham sepenuhnya, dan sekolah yang tidak tahu kurikulum baru sama sekali.

"Ada sekolah yang sampai sekarang masih menggunakan kurikulum yang sangat lama, sehingga Kurikulum 2013 dan kurikulum sebelumnya pun tidak tahu. Sekolah seperti itulah yang harus diperhatikan, karena sekolah itu tidak tahu, terbelakang dan miskin," katanya.

Namun, ia mengajak sekolah-sekolah di bawah lingkungan LP Ma'arif NU untuk bersikap pro-aktif dalam mencari informasi tentang Kurikulum 2013 dan melaksanakannya, karena kurikulum baru itu bertujuan mewujudkan kemajuan bangsa Indonesia.

Hampir senada disampaikan Hartoyo. Menurut dia, ISNU Jatim akan mendukung Kurikulum 2013, meski ada sekolah yang belum tuntas dalam menerapkan kurikulum lama, tapi kurikulum baru sudah muncul.

"Kalau kurikulum baru lebih bagus ya guru-guru harus lebih siap," tegasnya.
(Hdy / Ara)

Artikel Terkait